Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Pembentukan Komisi Cadangan Tidak Langgar HAM, Begini Dasar Hukumnya

Belakangan ini mencuat beberapa kritik mengenai penetapan Komisi Cadangan.  Komisi Cadangan TA 2021 sebelumnya resmi dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 7 Oktober 2021. Sebanyak 2500 anggota Komcad berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan profesi yang berbeda-beda.  Tak lama setelah jadi sorotan publik, muncul sentimen pembentukan Komcad dianggap langgar Hak Asasi Manusia.

Isu Komcad Tak Sesuai HAM

Kritik atas UU PSDN yang pertama perihal ruang lingkup yang terlalu luas.  Hal yang disorot ialah komponen pendukung dan komponen cadangan dalam militer.  Kedua, Komcad yang dipandang mirip wajib militer.  Sementara dijelaskan dalam mekanisme rekrutmen, Komcad bersifat sukarela.

Tertuang dalam UU PSDN, berdirinnya komcad tetap mengedepankan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya).  Prinsip ini menjelaskan mereka terlibat sebagai anggota komcad, murni atas dasar sukarela dan tanpa dipaksa. Komcad sebagaimana dimaksud pada UU tersebut adalah bentuk pengabdian pertahanan negara yang sifatnya sukarela.

Ketiga, isu pembentukan Komcad yang sarat unsur politik partai Gerindra. Hal ini sontak dibantah dengan UU PSDN.  UU PSDN yang mengatur adanya komcad TNI sendiri disahkan oleh DPR 2014-2019, di mana Partai Gerindra berada di luar pemerintahan.

Dipastikan terbentuknya Komcad tahun ini tidak ada kaitan dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.  DPR pada 26 September 2019 mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) PSDN menjadi UU.  Sementara Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bergabung di pemerintahan Jokowi pada periode kedua, yakni pada 23 Oktober 2019.

Dasar Hukum Komcad

Komisi Cadangan murni bertujuan mewujudkan Indonesia yang memiliki Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amanat UUD 1945 kemudian dituangkan dan disahkan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang ini merinci Sishankamrata menjadi tiga komponen, yakni komponen utama (Komput), cadangan (Komcad) dan pendukung (Komduk). Dari ketiga komponen Sishankamrata, negara Indonesia belum memiliki Komisi Cadangan. Sehingga dengan tujuan melengkapi amanat tersebut, dilantiklah ke 2500 anggota Komcad TNI di tahun 2021 ini.

Tidak Kalah Menarik