Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Urgensi Pembentukan Komisi Cadangan bagi Kekuatan Militer Indonesia

Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945, kekuatan pertahan kemanan Indonesia berdasarkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).  Implementasi Sishankamrata ini dituangkan dalam landasan operasional UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  Komponen utama Sishankamrata ini terdiri atas TNI sebagai Komponen utama, Rakyat sebagai komponen pendukung, dan Komisi Cadangan.

Amanat Undang-Undang yang Belum Terlaksana

Namun sejak landasan operasional ini disahkan dan diundangkan, belum ada komitmen nyata untuk membentuk Komisi Cadangan.  Sehingga di tanggal 7 Oktober 2021, mewujudkan amanat pertahanan negara yang lengkap, Presiden Joko Widodo meresmikan Komisi Cadangan dengan 2500 anggota Komcad.

Sebelum mencapai tahap peresmian, pembentukan Komcad ini sudah melalui persiapan mulai dari R-UU PSDN dan aturan turunannya.  Perencanaan pembentukan komcad TNI juga diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2019.  Lalui proses perencanaan yang panjang dan proses debat ilmiah serta legislasi, UU ini akhirnya disepakati. Pemerintah No.3 Tahun 2021 sebagai aturan turunan, juga digodog dengan matang dan melibatkan banyak pihak.

Salah satu urgensi yang mendorong peresmian Komcad di tahun 2021 ialah dari sisi ancaman.  Negara menghadapi ancaman pertahanan yang lebih divergen dan terkadang bersifat nirmiliter. Untuk itu diperlukan pembangunan pertahanan yang ideal, yaitu modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien.

Kebutuhan Militer Indonesia dibanding Negara Lain

Militer Indonesia dengan TNI sebagai komponen utama memiliki personel aktif 438.000 di tahun 2021. Rasio tentara yang aktif adalah 0,16 per banyaknya penduduk. Rasio ini sangat jauh dari rasio militer per warga negara di negara lain. Ditambah lagi Indonesia belum miliki komisi cadangan dibandingkan negara lain dengan rasio yang sama.

Sebut saja Brazil, Brazil miliki rasio yang hampir sama dengan Indonesia. Namun, jumlah Komisi Cadangan yang dimiliki Brazil tiga kali lipat banyaknya dari personel tentara aktif Indonesia. Amerika Serikat bahkan memiliki rasio yang hampir sama antara tentara sebagai komponen umum dan komcadnya. Sehingga pembentukan Komisi Cadangan di Indonesia memang memiliki urgensi penting dan harus segera direalisasikan.

Tidak Kalah Menarik