Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Prabowo Subianto:Pangan adalah Komoditas Strategis, Bukan Hanya Komoditas Ekonomi

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pangan bukan hanya sekadar komoditas ekonomi. Namun pangan merupakan komoditas strategis atas ketahanan suatu bangsa.

Mantan Danjen Kopassus itu mencontohkan atas kejadian perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi kondisi pangan di Indonesia yang memerlukan impor gandum dan pupuk. Seperti yang diungkapkan Prabowo dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya.” Prabowo sendiri telah sejak hampir 20 tahun konsisten berbicara tentang kekuatan startegis pangan. Ia pun hingga kini masih aktif di HKTI dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Sejarah dunia yang saya pelajari, sejarah antarbangsa, itu kejam. Pimpinan negara asing tidak ada urusan, dia hanya memikirkan kepentingan nasional negara dia,” katanya.

Ditambahkan Mantan Pangkosrad ini menekankan bahwa tidak ada satu negara yang mengutamakan kepentingan bangsa lain atas pangan yang dimilikinya. “Ucapannya mungkin beda. Mungkin manis. Tetapi dia pada akhirnya akan selalu mengutamakan kepentingan dia. Kepentingan negaranya,” terangnya.

Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan bahwa bahaya urusan pangan sebuah negara bergantung pada impor. “Saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa negara-negara asing sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke bangsa lain,” tuturnya.

Pada kasus lain, Prabowo mencontohkan kejadian beberapa tahun lalu bencana alam banjir yang terjadi di Thailand. Sehingga negeri gajah putih itu tidak bisa memenuhi komitmen untuk ekspor beras ke Indonesia.

“Beberapa tahun lalu Thailand sudah bikin kontrak dengan kita untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah kebanjiran. Sawah-sawahnya banjir. Terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia,” ujarnya.

Kemudian, Kemunculan Covid-19 dua tahun ke belakang, sejumlah negara penghasil pangan terpaksa menghentikan ekspor pangan karena pandemi Covid-19. Penghentian ekspor pangan itu berdasarkan kebijakan untuk mengutamakan kebutuhan warganya masing-masing.

“Semua negara bisa kena bencana alam, bisa perang, bisa pandemi. Thailand pernah kebanjiran 70 persen sawahnya banjir puso. Rusia pernah kebakaran sampai ladang-ladang gandumnya terbakar, tidak bisa ekspor gandum,”jelasnya.

Oleh karenanya diperlukan pengambil alihan risiko dari petani oleh negara. Petani juga perlu mendapatkan skala keekonomian dari usaha pertanian berskala besar.“Kalau tidak dibantu, mereka tidak bisa bersaing,” tutupnya.

Prabowo baru-baru ini ketika menjadi narasumber dalam Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (ERPPP) Ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/7) lalu juga mengungkapkan hal serupa. Ia menyebutkan ada lima syarat bagi ketahanan negara khususnya dalam pertahanan dan ekonomi, salah satunya swasembada pangan.

“Mau tidak mau kita harus swasembada pangan, perang Ukraina membuktikan kita tidak boleh tergantung sama pangan dari luar,” tutupnya.

Tidak Kalah Menarik